Sebelum RDTR Disahkan, Pemko Jaring Masukan dan Koreksi dari Masyarakat

Kabar Baik dari Batam

Sebelum RDTR Disahkan, Pemko Jaring Masukan dan Koreksi dari Masyarakat

2 min read

Anak Dare memasak ikan
Ikan dimasak bermacam rasa
Salam sejahtera saya ucapkan
Semoga selalu sehat sentosa…

Pantun dari Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefidin ini hangatkan acara pembukaan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) Kota Batam, di Planet Holiday Hotel, Selasa (3/12/2019).

Maksud digelarnya acara ini guna memberikan arahan pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang melalui ketersediaan perencanaanrinci/detail serta instrumen pengendalian yang tepat.

Sedangkan tujuannya, untuk menyusun dan menghasilkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi PulauBatam dalam mendukung tercapainya pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui konsultasi publik Pemko Batam menjaring masukan maupun koreksi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait Iainnya untuk memperkaya substansi raperda RDTR yang akan diproses untuk ditetapkan menjadi Perda,” jelas mantan aktivis kampus ini.

Hadir dalam pertemuan ini, para stakeholder Kota Batam, mulai unsur pengusaha hingga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Mewakili Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) Jefridin berpesan, bahwa RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) Pulau Batam nantinya harus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk 20 tahun ke depan. Termasuk rencana
pengembangan atau pemekaran wilayah
Kecamatan /Kelurahan.

“Untuk menata Kota Batam lebih baik lagi, perlu perhatian serius kita bersama, penataan ruang Kota Batam tidak luput dari pengaruh urbanisasi, globalisasi dan juga lingkungan perkotaan,” ingatnya.

Untuk itu, lanjut suami Ketua DWP Kota Batam Hj Hariyanti Jefridin ini, berbagai langkah
kebijakan strategis dalam menata Kota Batam, harus mengacu dan sinkron dengan
Peraturan Tata Ruang yang telah ada.

Seperti, Tata Ruang Provinsi, Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Tata Ruang Kawasan Stratgis Nasional (Ksn) Batam-Bintan-Karimun (Bbk) serta Tata Ruang Kota Batam.

“Hal ini sangat penting agar perwujudan
Pembangunan Kota Batam dapat inline (sejalan) dengan rencana Pemerintah Pusat dalam pembangunan di Kota Batam,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / Online Single Submission (OSS) mengamanatkan bahwa RDTR merupakan instrument utama dalam perizinan untuk percepatan-peningkatan penanaman modal dan berusaha di Kota Batam.

RDTR dan PZ dapat memangkas waktu dalam penerbitan perizinan, dalam hal ini komitmen-komitmen atau persyaratan-persyaratan yang
dibutuhkan dalam pengajuan perizinan.

Hal ini dikarenakan RDTR sudah mengakomodir peraturan zonasi secara detail, sehingga memberikan pedoman sebagai acuan perizinan dari berbagai sektor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.