Bapak-bapak di Provinsi, Demi Batam, Selesaikanlah Polemik Taksi Online, Segera!

Kabar Baik dari Batam

Bapak-bapak di Provinsi, Demi Batam, Selesaikanlah Polemik Taksi Online, Segera!

2 min read

Permasalahan Taksi Online tak bisa tuntas dibahas di tingkat Kota Batam. Karena semuanya bermuara Dinas Provinsi Kepri.

Polresta Barelang sempat melakukan mediasi atas kasus taksi online. Tapi tetap juga tidak ada jalan keluar. Karena wewenang penyelesaian masalah taksi online berada di tangan Dinas Provinsi Kepri.

Kadishub Kota Batam Rustam Effendi mengaku tidak dapat berbuat banyak atas permasalahan tersebut.

“Kami tidak punya wewenang itu, semuanya di Provinsi,” katanya kepada Batam Pos, Sabtu (7/12/2019).

Ia mengaku tidak tahu harus berbuat apa pun lagi. Karena permasalahan ini sudah dirapatkan di Mapolda Kepri, tapi juga tidak mendapatkan titik temu.

“Mau sounding macam mana lagi, Surat sudah, rapat sudah. Kami juga gak boleh sama sekali, tak bisa kami paksa untuk memiliki wewenang disana. Untuk lebih jelas tanya ke Provinsi saja,” ungkapnya.

Hal yang senada diucapkan oleh Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo. Ia mengatakan masih menunggu jawaban dari Provinsi. “Kami sudah bersurat, masih tunggulah,” ucapnya.

Ia mengatakan regulasi pengaturan taksi online ini semuanya berada ditangan Provinsi. Sehingga, kapolisian tidak dapat melakukan apapun, dan hanya bisa mencoba menjaga situasi kamtibmas.

“Bermuara ke Pemprov semua,” ucapnya.

Prasetyo mengaku hanya bisa melakukan pendekatan ke ketua-ketua kelompok taksi online dan pangkalan. Lalu meminta para ketua kelompok ini menjaga anggota, untuk dapat meredam emosi dan perbuatan yang melanggar aturan.

“Jangan terpancing. Redam emosi sampai aturan baku terbentuk,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Kamis, 31, Oktober 2019, kemarin, kami pernah menurunkan laporan pernyataan Kadishub Batam yang isinya meminta Pemprov Kepri, khususnya Gubernur Kepri segera mengambil keputusan.

Pasalnya, sesuai Peraturan Menteri (PM) Perhubungan RI tentang angkutan sewa khusus (Pelayanan Angkutan Orang Berbasis Aplikasi/Angkutan Online), semua masuk dalam kewenangan gubernur.

Yang paling tegas, kewenangan gubernur akan angkutan online ini, mulai izin, trayek, tarif hingga sanksi atau evaluasi, diatur dalam PM 118 Tahun 2018, khususnya pasal 7, 9, 18, 28, 30, 36, 42, dan 43.

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pasal 18 b. Bunyinya:

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh:

b. Gubernur untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.

Tentang PM 118 ini selengkapnya bisa dibaca di sini: https://www.basishukum.com/permenhub/118/2018.***

————-
Dilengkapi Sumber: Batampos.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.