Blanko KTP-el Terbatas, Begini Petunjuk dari Dirjen Dukcapil Kemendagri

Kabar Baik dari Batam

Blanko KTP-el Terbatas, Begini Petunjuk dari Dirjen Dukcapil Kemendagri

2 min read

KEPALA Dusdukcapil Batam Said Khaidar.

MASYARAKAT Batam kerap mengeluhkan tidak tersedianya blanko KTP Elektronik (KTP-el) sehingga menyebabkan pengurusan kartu indentitas tersebut tersendat.

Dari penelusuran yang kami lakukan, kendala utama distribusi blangko KTP-el ini dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam, selalu kosong.

Akibatnya merembet hingga ke kecamatan. Contoh di Kecamatan Batamkota saja, tercatat 1.600-an warga belum tercetak KTP nya.

Pihak kecamatan, dalam hal ini Kepala Seksi Pelayanan Umum, bukannya tak berusaha. Mereka sudah coba menanyakan soal blanko KTP-el ini ke Disduk Capil Batam.

Jawaban Kepala Dusdukcapil Batam Said Khaidar menanggapi permasalahan ini adalah, “Kita rutin bermohon blanko (KTP-el ke Ditjen Dukcapil Kemendagri) namun pengiriman dari pusat jumlahnya terbatas. Kalau ada akan langsung didistribusikan ke kecamatan,” jelasnya siang ini.

Bila memang blanko belum ada, maka gantinya akan dikeluarkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identltas (Suket), sebagaimana arahan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Dalam surat yang diteken Dirjen Dukcapil Prof DR Zudan Arief Fakhrulloh itu disebutkan sebagai berikut:

Berkenaan dengan telah terdistribusinya blangko KTP-el hasil pengadaan Tahun Anggaran 2019 sebanyak 16 juta keping ke seluruh Indonesia, saat ini di beberapa kabupaten/kota mengalaml kekurangan blangko KTP-el.

Karena itu, disampaikan:

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi 23 jenis output dokumen, agar tetap benalan seperti biasa.

2. Ketersedlaan blangko KTP-el yang sangat terbatas, agar diprioritaskan untuk haI-hal mendesak dan perekaman baru.

Pencetakan untuk pengganti KTP-el yang rusak, hilang, penggantian elemen data, agar d|terbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identltas (Suket) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Putusan MK tanggal 26 Maret 2019.

3. Suket yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota agar dicatat dan didokumentaskan dalam Sistem Informasi Administras Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhahan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.