HMR Tetap Perjuangkan Lahan 200 M2 ke Bawah Bebas UWT

Kabar Baik dari Batam

HMR Tetap Perjuangkan Lahan 200 M2 ke Bawah Bebas UWT

2 min read

AKHIR-AKHIR ini, banyak yang menanyakan kapankah warga Kota Batam yang memiliki tanah di bawah 200 m2 akan mendapatkan status hak milik (SHM)?

Pertanyaan ini mengemuka lagi, setelah pada Mei 2019 lalu, dijanjikan Presiden RI melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Pemerintah Kota Batam.

“Kebijakan ini berbarengan dengan legalitas kampung tua. Namun kampung tua yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kan sudah terbukti statusnya sudah hak milik,” ujar Walikota Batam/Kepala Badan Pengusahaan Batam H Muhammad Rudi (HMR).

Setelah HMR resmi menjabat Kepala Badan Pengusahaan Batam, masalah ini kembali ditanyakan lagi. Sebab bila berstatus hak milik, maka akan bebas uang wajib tahunan (UWT) BP Batam.

Menjawab hal ini, HMR menegaskan komitmennya. Namun saat ini, dia masih fokus dulu pada sertifikasi SHM lahan 37 titik kampung tua yang sebagian sudah terealisasi.

“Saya kalau sudah janji pasti akan saya realisasikan. Jadi ibu sabar saja,” terangnya menjawab pertanyaan ibu rumah tangga saat pertemuan dengan sejumlah masyarakat di Fasum Perumahan Taman Raya IV, Batam Kota, Selasa (21/1/2020) malam.

“Kampung-Kampung Tua kan sudah bebas UWT semua. Kalau ini sudah selesai, kita akan masuk soal lahan-lahan ini (lahan di bawah 200 m2),” ujarnya.

Selanjutnya HMR selaku Kepala BP Batam, sedang menggali sumber-sumber pendanaan di lembaga tersebut. Misal melalui bandara, pelabuhan laut, pelabuhan peti kemas Batuampar, dan lain-lain.

“Kalau nanti ini bisa menghasilkan uang dan menutupi seluruh biaya operasional BP Batam, jadi untuk apa ada UWT (lahan 200 M2 ke bawah) lagi. Jadi dibebaskan saja,” jelasnya.

Di berbagai kesempatan, suami Hj Marlin Agustina (HMA) ini juga menjelaskan, perpanjangan UWT lahan (di atas 200 M2) harus dipermudah dan dipercepat, khususnya pada sektor industri dan komersial.

Dengan demikian, BP Batam memperoleh pendapatan yang besar untuk membangun infrastruktur.

“Melalui pendapatan yang besar tersebut, ketergantungan BP dari UWT rumah tinggal dengan luas 200 m2 menjadi tidak signifikan dan karenanya perlahan kita usulkan untuk dapat dibebaskan,” jelasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.