PIK jadi Masterpiece, HAM Diundang Berbicara di Forum Asosiasi Pemerintah Kota

Kabar Baik dari Batam

PIK jadi Masterpiece, HAM Diundang Berbicara di Forum Asosiasi Pemerintah Kota

2 min read

WAKIL Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tiban Baru, Senin (10/2/2020).

SEJARAH hanya akan mencatat hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu untuk bisa dikenang harus ada perubahan signifikan yang dibuat. Contohnya, membuat program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

“Ini juga yang membuat saya diminta presentasi di depan kawan-kawan Aspeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Mereka bertanya bagaimana kita bisa menganggarkan dana PIK ini,” ujar Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tiban Baru, Senin (10/2/2020).

PIK adalah karya besar yang menjadi satu dari beberapa lompatan yang sudah dilakukan duet kepemimpinan H Muhammad Rudi (HMR) dan H Amsakar Achmad (HAM) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam.

“Sejarah hanya mau mencatat lompatan. Harus ada perubahan yang jauh dari sebelumnya. Itu yang akan dicatat sejarah. Maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Batam kami minta berinovasi,” kata suami Hj Erlita Sari Amsakar ini

Program PIK, sama seperti dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tingkat II yang memiliki desa. “Batam tidak mendapat bantuan (dana desa) karena tidak memiliki desa,” jelas HAM.

Dasar itulah yang membuat Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan HMR-HAM embuat program PIK. Sebelumnya tidak ada kota lain yang menganggarkan dana pembangunan infrastruktur untuk kelurahan seperti PIK ini.

Besar dana PIK yang dianggarkan Pemko Batam dalam APBD juga meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun pertama, tiap kelurahan menerima PIK sebesar Rp1 miliar. Kemudian naik menjadi Rp1,1 miliar di tahun kedua, Rp1,3 miliar tahun ketiga, dan Rp1,6 miliar di tahun keempat.

Mulai tahun ketiga, pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi umum (DAU) tambahan sebesar Rp350 juta per kelurahan sebagai pengganti dana desa.

“Alhamdulillah dirasakan manfaatnya. Bahkan ada dua kelurahan di Belakangpadang yang sudah selesai infrastruktur lingkungannya. Jadi tahun depan PIK-nya mau dialihkan ke kelurahan lain,” papar penyair tersebut.

Selain inovasi pimpinan, Kepala OPD juga berlomba-lomba membuat inovasi. Seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian alat perekam transaksi atau tapping box yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“MPP kita tahun pertama jadi rujukan. Dan BPPRD dengan asistensi KPK memunculkan yang namanya tapping box. Pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran terpantau dengan alat ini,” kata dia. ***
___________
Sumber: Media Center Pemko Batam

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.