Ke Batam, KPK Akan Bantu Selesaikan Konflik Kepemilikan Aset di Kepri

Kabar Baik dari Batam

Ke Batam, KPK Akan Bantu Selesaikan Konflik Kepemilikan Aset di Kepri

2 min read

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset daerah. Untuk itu, KPK akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik dalam kepemilikan aset ini.

Hal ini diungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar dalam Monitoring dan Evaluasi Korsupgah di Aula Kantor Walikota Batam, Senin (24/2/2020).

Dia pun mengurai, beberapa permasalahan aset pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain terkait konflik kepemilikan aset antar pemda, Badan Pengusahaan Batam, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Selain itu, aspek legalitas juga sangat penting. KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah eks-BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja pemda, tidak memiliki bukti kepemilikan,” kata dia.

Kondisi tersebut, tambah Lili, meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga baik perorangan, yayasan ataupun perusahaan.

KPK juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, KPK mendorong seluruh pemda di Kepri untuk serius menanganinya.

“KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah se-provinsi Kepri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah rencana aksi (renaksi) pemerintah daerah yang telah ditetapkan dan sudah dilakukan sejak 2019, tetap akan dilanjutkan tahun ini.

Di antaranya KPK akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik dalam kepemilikan aset. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait regulasi dan pencatatan aset yang berasal dari hibah.

Selain itu, KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui cara-cara persuasif maupun dengan bekerja sama kepada Asdatun Kejaksaan melalui proses hukum perdata dan pidana.

Terkait perjanjian pinjam pakai aset BMD, KPK meminta pemda agar mengacu pada aturan yang berlaku dengan menertibkan administrasi pinjam pakai terutama yang sudah habis masa berlakunya. ***
_______
Sumber: Media Center Pemko Batam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.