Dorong Pengesahan RTRW, HAM Jabarkan Milestone Batam di Kementerian ATR/BPN

Kabar Baik dari Batam

Dorong Pengesahan RTRW, HAM Jabarkan Milestone Batam di Kementerian ATR/BPN

2 min read

Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM) saat berbicara di Kementerian ATR/BPN ketika memaparkan posisi strategis dan historis Batam.

GUNA mempercepat pembangunan, Pemerintah Kota Batam terus menggesa disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Batam.

Selasa (3/3/2020) Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM), kembali membahas hal ini dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor RTRW Kota Batam yang digelar Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jakarta.

Selain Batam, rapat ini juga membahas RTRW Kabupaten Meranti dan RTRW Kabupaten Batubara, dengan dihadiri kepala daerah masing-masing.

“Terimakasih Pak Dirjen atas agenda yang dibuat mempercepat (pengesahan) Perda RTRW dan RDTR Kota Batam ini,” ujar HAM memberi sambutan.

Dalam pidatonya yang disampaikan tanpa teks, HAM terlebih dahulu meneroka posisi geografis dan geostrategis Batam, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi bagian Barat Indonesia.

Hal ini penting dilakukan, sebagai latar belakang atau referensi hadirin, agar mudah memahami sebelum masuk ke inti bahasan.

Batam ini, katanya, unik. Berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional, berdekatan dengan negara serumpun.

Karena itulah, Pemko Batam selalu berupaya melakukan percepatan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

“Salah satu jalannya melalui RTRW dan RDTR ini,” tegasnya.

Di Batam sendiri, lanjut HAM, saat ini ada 12 kecamatan dan 64 kelurahan. “Sejatinya Batam harus ada 99 kelurahan dan 20 kecamatan. Tapi belum bisa mengembangkan karena terbatas biaya,” ungkapnya.

Selanjutnya HAM jua menjelaskan tentang perkembangan Batam, mulai tahun 1970-an yang ditetapkan sebagai basis logistik Pertamina.

Kemudian tahun 1973, Otorita Batam berdiri. “Semua lahan di Batam milik OB, Pak Dirjen,” jelasnya.

Selang tahun 1983, Batam pun menjelma menjadi kota administratif. “Saat itu bahasanya, Kotif Batam hanya melayani pembuatan KTP saja,” jelas suami Hj Erlita Sari Amsakar ini.

Barulah ketika tahun 1999, seiring berhembusnya era otonomi daerah, maka berdirilah Kota Otonom Batam sebagai amanat UU Nomor 53 Tahun 1999.

Hingga tahun 2007, Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam hingga akhirnya tahun 2019, tepatnya bulan September, terjadi perubahan besar: BP Batam dan Pemko Batam ada dalam satu kepemimpinan, melalui PP nomor 62 Tahun 2019, Walikota Batam menjabat eks officio Kepala BP Batam.

Perubahan pemerintahan di Batam ini, sedikit banyak berpengaruh pada perubahan tata ruang.

Namun dengan penyatuan kepemimpinan kita harapkan Perda RTRW ini bisa sejalan,” jelas HAM yang saat itu membawa delegasi lengkap dari Batam.

“Kami (Pemko Batam) sudah membahas draft (Ranperda RTRW) ini bersama BP Batam,” ungkapnya.

Pembahasan tersebut sudah dimulai sejak November 2019, dimana dilakukan penyesuaian materi teknis ranperda dan peta RTRW 2018.

Hingga 24 Februari, sudah ada kesepakatan antara Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) dan DPRD Kota Batam.

“Tahapannya sudah dilalui. Mulai dari BP Batam, DPRD Batam, dan sekarang Rakor Lintas Sektor. Semoga didapat persetujuan substansi, sehingga bisa mempercepat (disahkannya) Perda RTRW dan RDTR Kota Batam,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.