Ingat! Jangan Percaya dan Sebar Info Penularan Covid-19 Selain dari Sumber Resmi

Kabar Baik dari Batam

Ingat! Jangan Percaya dan Sebar Info Penularan Covid-19 Selain dari Sumber Resmi

2 min read
MASYARAKAT Kota Batam diminta tidak gampang menyebar apapun informasi terkait virus Corona (Covid-19), bila tak jelas betul sumbernya.

Demikian diingatkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam Azril Apriansyah, Rabu (25/3/2020).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tersebut terkait beredarnya infografik berupa peta pulau Batam itu, dengan judul situasi virus Corona 24 Maret 2020.

Di peta itu digambarkan penyebaran pasien virus corona Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif corona.

Kabar ini tentu sangat meresahkan, sebab menyebut beberapa perumahan positif Corona. Namun saat dicek, lokasinya banyak keliru. Bahkan saat dicek silang dengan data resmi, juga keliru.

“Kalau sumber datanya tidak jelas mending tidak kita sebarkan, karena kami dari pokja komunikasi dan informasi saja tidak memiliki data tersebut,” jelasnya.

Bila masyarakat ingin mengetahui tentang perkembangan Covid-19 di Kota Batam, maka bisa cek ke sumber terpercaya, yakni http://lawancorona.batam.go.id/

Azril kembali mengingatkan ancaman para penyebar informasi palsu atau hoaks terkait virus corona jenis baru atau Covid-19. “Terancam hukuman penjara dan denda miliaran rupiah,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *