Kali ke-8 Terima WTP, Laporan Keuangan Pemko Batam Terbukti Transparan & Akuntabel

Kabar Baik dari Batam

Kali ke-8 Terima WTP, Laporan Keuangan Pemko Batam Terbukti Transparan & Akuntabel

2 min read

WALIKOTA Batam H Muhammad Rudi.

PEMERINTAH Kota Batam selalu transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Terbukti, delapan kali berturut-turut, atau sejak 2012 lalu selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) meminta petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Kepulauan Riau untuk laporan keuangan tahun 2020.

Permintaan ini disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Batam tahun 2019.

Penyerahan LHP dilaksanakan secara virtual melalui video conference, Sabtu (30/5/2020).

โ€œSesuai perintah pusat, anggaran 2020 banyak diarahkan untuk penanganan Covid-19 (corona virus disease). Karena kita ingin covid segera selesai. Agar pertanggungjawaban besok bisa aman, tidak ada masalah, tentu pada kesempatan ini kami mohon bimbingan petunjuk. Supaya proses 2020 ini kami bisa ikuti aturan, sehingga pemeriksaan di 2021 ini tidak jadi masalah,โ€ tutur HMR.

Adapun opini yang diberikan BPK terhadap LKPD Pemko Batam 2019 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan kali ke-8 Pemko Batam terima sejak 2012 lalu.

Kepala BPK Kepri, Widhi Widayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPRD dan Walikota Batam yang telah bekerja sama dengan baik.

Sehingga secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk penyelenggaraan keuangan negara yang transparan serta akuntabel.

โ€œSehubungan dengan wabah Covid-19, maka penyerahan LHP atas LKPD Pemko Batam ini dilakukan secara virtual. Pengiriman LHP dilakukan melalui surat elektronik. Seperti yang sudah kita lihat bersama tadi. Kepada Ketua DPRD dan Walikota, nanti mohon dicek lagi apakah LHP sudah diterima. Kami berharap pertemuan tatap muka tak langsung ini tak mengurangi makna,โ€ tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, termasuk implementasi rencana aksi, BPK RI memberikan opini WTP. Artinya laporan keuangan Pemko Batam telah disajikan secara wajar.

Ia juga menyampaikan beberapa temuan permasalahan terkait pengendalian internal. Antara lain mengenai penyajian neraca investasi permanen yang belum sesuai dengan kebijakan akuntansi. ***

previous arrow
next arrow
Slider

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *