Hujan-hujanan, Sekda Tinjau Penyaluran Program Sembako di Kota Batam

Kabar Baik dari Batam

Hujan-hujanan, Sekda Tinjau Penyaluran Program Sembako di Kota Batam

2 min read

SEKDA Jefridin saat meninjau penyaluran Program Sembako di Pelita, Jumat (19/6/2020) siang.

SEKRETARIS Daerah Kota Batam H Jefridin, meninjau penyaluran Program Sembako untuk Kota Batam yang dulu dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, Jumat (19/6/2020).

Peninjauan tersebut dilakukan Jefridin usai salat Jumat, di sebuah e-warung (sebutan tempat penyalur bantuan sembako) di Jalan Pelita 4, Nomor 9, Kampung Pelita.

Kedatangan Jefridin di tengah hujan ini, disambut pengelola e-warung, pendamping keluarga penerima manfaat (KPM), dan juga Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Hambali.

Kepada Sekda yang dalam program ini sebagai Ketua Tim Koordinasi(Tikor) Program Sembako, Hambali menjelaskan bahwa sejauh ini penyaluran berjalan lancar.

Namanya juga bantuan nontunai, maka bantuan tersebut diberikan dalam bentuk empat unsur senilai Rp 200 ribu.

“Bantuan itu oleh KPM harus dibelanjakan empat unsur bahan pangan terdiri karbohidrat, protein, vitamin dan mineral,” jelasnya.

Untuk karbohidrat berupa beras, untuk protein hewani, berupa telur. Selanjutnya ada kacang hijau dan tambahan lainnya berupa buah untuk melengkapi kebutuhan vitamin.

Ia menjelaskan, KPM menerima bantuan Program Sembako tersebut rutin setiap bulan. Adapun penyalurannya melalui bank yang ditunjuk.

Selanjutnya uang yang masuk ke rekening KPM, dapat dicairkan dengan dibelanjakan bahan pokok di e-warung sebagai pihak yang ditujuk.

Proses inilah yang diawasi Sekda Kota Batam H.Jefridin memastikan penyaluran dapat memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi.

Muncul pertanyaan, bagaimana syarat mendapatkan Program Sembako ini?

Jefridin menjawab, penerima telah ditentukan oleh Kementerian Sosial, berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dulu namanya: Basis Data Terpadu (BDT).

“Data ini (DTKS) sudah ada hasil sensus 2015 oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Apapun bantuan pemerintah baik pusat maupun provinsi ke Batam, harus berdasar data ini,” terang Jefridin di luar kepala.

Agar tepat sasaran, Sekda dan jajaran melakukan pembaruan data tersebut. Mengingat fakta di lapangan bisa berubah. Misal ada yang sudah meninggal atau sudah berkecukupan.

Yang penting, bantuan ini tak boleh ganda. Artinya, bila sudah menerima bantuan dari pemerintah daerah, maka tak boleh lagi terima bantuan dari pemerintah pusat. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *