Langgar Protokol Kesehatan, Sanksinya Mulai Teguran, Kerja Sosial, atau Denda

Kabar Baik dari Batam

Langgar Protokol Kesehatan, Sanksinya Mulai Teguran, Kerja Sosial, atau Denda

2 min read

WAKIL Walikota Batam H Amsakar Achmad memimpin rapat bersama Forkopimda.

“𝑇𝑢𝑗𝑎𝑢𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚, 𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑚. 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑚𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 𝑖𝑛𝑖…”

JANGAN coba-coba lagi langgar protokol kesehatan Covid-19. Sebab bila Peraturan Walikota (Perwako) Batam ini disahkan, maka si pelanggar akan langsung dihukum.

Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad menjelaskan, dalam Perwako itu nantinya ada beberapa sanksi mulai dari teguran, kerja sosial selama 120 menit, atau didenda.

“Namun, sanksi ini belum disahkan karena harus ditandatangani Walikota Batam,” ujarnya usai memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam di lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Kamis (27/8/2020).

Rapat tersebut membahas sanksi Perwako tentang Penerapan Disiplin dan Penegahan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam rapat ini, pimpinan daerah menyampaikan masukan terkait sanksi dan sebagainya.

“Masih kita minta masukan dari teman-teman Forkopimda agar Perwako ini jadi produk hukum yang mempertimbangkan semua aspek,” ujarnya.

Namun dia menegaskan, Perwako tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat Batam. Namun untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

“Tujaunnya bukan untuk menghukum, tapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Batam. Dengan semua makin sadar dan patuh, maka akan lebih mudah kita menangani Covid-19 ini,” ujarnya.

Rapat juga sudah membahas, pembentukan tim khusus untuk memformulasikan ini.

Amsakar meminta agar masyarakat Batam terus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan. Ia mengaku, sajauh ini kesadaran masyarakat Batam menerapkan protokol kesehatan mulai kendor.

“Kita risau juga, bahkan ada beberapa kejadian masyarakat mengambil paksa jenazah pasien Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendukung adanya Perwako tersebut. Menurut dia, aturan ini menjadi landasan petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Batam.

“Ini sudah pas. DPRD sepakat dan sejak awal kami mendorong ini, tinggal bagaimana mencermati penanganan dan pelaksanaannya di lapangan nanti,” ujarnya. ***

PETA persebaran positif Covid-19 di Batam Kamis (27/8/2020).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *