ASN Pemko Batam Teken Deklarasi, Nyatakan Netral di Pilkada Serentak 2020

Kabar Baik dari Batam

ASN Pemko Batam Teken Deklarasi, Nyatakan Netral di Pilkada Serentak 2020

2 min read
APARATUR Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Batam mendeklarasikan diri bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2020 yang saat ini tahapannya tengah berjalan.
Penandatanganan dekarasi dilakukan oleh Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Bahkan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Batam Syamsul Bahrum dan Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, turut juga menandatangani deklarasi dan ikrar netralitas tersebut.
Sebelum penandatanganan ini terlebih dulu dilakukan apel di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (19/10/2020) pagi.
Kemudian dilakukan pembacaan ikrar netralitas ASN yang dipimpin oleh Sekda Jefridin dan diikuti oleh seluruh peserta.
Selanjutnya Pjs Walikota Batam memberi amanat agar PNS harus netral. “Loyalitas adalah nomor 1 kepada Negara, nomor 2 kepada Pancasila, nomor 3 UUD 1945. Seterusnya loyalitas kepada pemerintah,” ujar pimpinan upacara ini.
Tak lupa dia menekankan jua agar ASN harus selalu objektif, institusional, Impersonal.
Usai apel, peserta upacara yang terdiri dari para pejabat eselon tersebut, antre bergiliran untuk meneken pernyataan sikap di atas sebuah kain putih panjang di mana sudah ada nama masing-masing.
Sebelumnya Sekda Kota Batam H Jefridin mengikuti sudah mengingatkan semua ASN tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2020 ini.
Meski diminta netral, ASN tetap punya hak pilih. Yang ditekankan Jefridin adalah, dalam tahapan-tahapan pesta demokrasi ini, ASN diminta tidak terlibat guna mewujudkan birokrasi yang kuat dan mandiri.
“Menjaga netralitas ASN ini menjadi bagian dari program prioritas nasional,” ujarnya.
Aturan ini, sesuai Undang-undang (UU) 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Perbawaslu 6/2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN dan Anggota TNI/POLRI.
Adapun larangan tersebut seperti tidak boleh mendaklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah, menyukai, mengomentari dan sebagainya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online maupun di media sosial.
“ASN juga dilarang menjadi pembicara dalam pertemuan parpol, foto bersama calon, mendekati parpol terkait pengusulan diri atau orang lain menjadi calon dan dilarang menghadiri deklarasi baik dengan atau tanpa atribut parpol,” kata dia. ***
previous arrow
next arrow
Slider

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.