Pengumuman! ASN Dilarang Mudik saat Lebaran 2021, Melanggar? Lepas Jabatan

Kabar Baik dari Batam

Pengumuman! ASN Dilarang Mudik saat Lebaran 2021, Melanggar? Lepas Jabatan

2 min read

WALI KOTA BATAM H Muhammad Rudi (HMR), kembali menegaskan aturan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Batam dilarang mudik lebaran 2021 ini. Jangan coba melanggar, sebab sanksinya tegas dan keras.

“Kalau untuk ASN, 100 persen tak boleh mudik. Surat sudah turun dan ada sanksinya. Kalau ketahuan melanggar, siap-siap lepas jabatan,” terangnya saat rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batam di panggung utama Dataran Engku Putri, Selasa (4/5/2021) pukul 09.00 pagi.

Tujuan aturan ini, untuk memutus mata rantai sebaran Covid-19 yang kini mulai naik lagi. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan kebijakan larangan mudik Lebaran bagi aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya.

Seperti kami lansir dari KOMPAS, larangan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku mulai 6-17 Mei 2021. SE Menteri PANRB ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442H/2021.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi surat tersebut dikutip pada Kamis (8/4/2021).

Bahkan, para ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak diperbolehkan mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan, kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting.

“Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2011 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17/2020 serta PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK,” sebut isi SE tersebut.

Adapun pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja.

ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah harus memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *