Penanganan Stunting di Kepri Terbaik Kedua, Wagub Marlin Sodorkan 8 Aksi Konvergensi

Kabar Baik dari Batam

Penanganan Stunting di Kepri Terbaik Kedua, Wagub Marlin Sodorkan 8 Aksi Konvergensi

2 min read

SURVEI Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau duduk di peringkat terbaik kedua dalam penanganan stunting, setelah Bali. 

“Kita ingin semakin baik lagi. Generasi Kepri harus tumbuh sehat dan selalu mendapatkan asupan terbaik,” kata Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina , saat membuka Penilaian Kinerja Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Tahun 2021 di Graha Kepri, Batam, Senin (7/6/2021).

Wagub Marlin berterima kasih kepada semua pihak yang sukses menanggulangi stunting atau gizi buruk ini.

Apresiasi ini diberikan Wagub Marlin, karena penanggulangan stunting di Kepulauan Riau dapat dikendalikan dengan baik. Khususnya kabupaten yang telah menjadi daerah lokus terlebih dahulu, yaitu Lingga, Natuna dan Karimun. 

“Kabupaten Kota lain pun bakal menyusul menjadi lokus penilaian berikutnya,” terangnya.

Menurut Marlin, upaya pencegahan stunting harus dilakukan melalui intervensi gizi yang  terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompak prioritas di daerah.

“Upaya pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen (padu),” jelasnya.

Konvergensi di sini terkait perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor, untuk memastikan tersedianya layanan intervensi gizi kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua masyarakat.

Semua hal tersebut bisa diwujudkan melalui 𝗗𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗞𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗿𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴. Pertama melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. 

Aksi kedua, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Aksi ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota. 

Yang keempat memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

Aksi kelima, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. 

Aksi keenam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

Aksi ketujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. 

Dan kedelapan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *