Marlin Beberkan Pemulihan Kesehatan & Ekonomi Pasca-Covid di Paripurna DPRD Kepri

Kabar Baik dari Batam

Marlin Beberkan Pemulihan Kesehatan & Ekonomi Pasca-Covid di Paripurna DPRD Kepri

2 min read

PRIORITAS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini adalah menangani dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina , dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi Kepri terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kepri tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Berbagai kebijakan telah kami lakukan, seperti realokasi anggaran dengan kebijakan ikat pinggang ‘tight money policy’ seperti dikatakan bapak gubernur,” ucapnya lantang di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Kamis (10/6/2021).

Realokasi anggaran akan digunakan untuk  dukungan terhadap penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat disegerakan usai terkontraksi oleh pandemi Covid-19.

Karena wabah Covid-19 pula, seperti dikatakan oleh Wagub Marlin, menyebabkan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah menjadi rendah, akibat perubahan arah kebijakan pendapatan daerah. Terutama usai terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN tahun 2020.

“Perubahan arah kebijakan dari pemerintah pusat mengakibatkan berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah, sehingga capaian kita tidak maksimal,” ungkap Wagub Marlin.

𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗲𝗹𝗮𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻

Untuk mengurangi ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepri sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur telah memprioritaskan atas pembangunan sektor kemaritiman.

“Saya dan Bapak Gubernur telah berkomitmen untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai program prioritas pembangunan,” kata Wagub Marlin dihadapan anggota DPRD.

Selain itu, untuk menggenjot lagi pendapatan daerah terutama terhadap potensi objek retribusi labuh jangkar dan pendapatan retribusi pemanfaatan ruang laut, Pemerintah Provinsi Kepri tengah menggesa proses Pengintegrasian antara dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasalnya, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang mengamanatkan untuk integrasi dua dokumen tersebut, maka usai pengintegrasian tersebut selesai Pemerintah Provinsi Kepri akan mempunyai hak untuk memungut biaya labuh jangkar dan retribusi ruang laut lainnya.

Turut hadir dalam sidang tersebut Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, Wakil ketua II Raden Hari Tjahyono, dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan, serta beberapa perwakilan Forkompinda Kepri. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *