I N S I G H T

Kabar Baik dari Batam

I N S I G H T

1 min read

MELANTIK ATAU MELAKUKAN MUTASI pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai melanggar kode etik. 

Ini sudah era demokrasi, maka sebaiknya harus didasarkan pada prosedur dan meritokrasi. 

Sebab, jika kepala daerah tetap melantik dan memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur yang ada, dampaknya akan banyak. Mulai dari karier ASN (aparatur sipil negara) yang bersangkutan, bahkan agenda pemerintah daerah juga akan terhambat. 

Demokrasi menghendaki kepemimpinan oleh banyak orang. Proses perekrutannya tak bisa mengandalkan pada keturunan seperti dalam aristokrasi; tidak juga pada kekayaan bawaan seperti dalam plutokrasi; tetapi harus berjejak pada prestasi (merit) warga negara di segala bidang. 

Dengan kata lain, demokrasi menghendaki kepemimpinan berdasarkan meritokrasi. Inilah solusi atas nepotisme, kelembaman kepemimpinan, serta daya saing bangsa. 

Demokrasi tanpa meritokrasi membuat kepemimpinan tercengkeram orang-orang yang mau meski tak mampu.

“Jalan menuju demokrasi telah ditempuh dengan ongkos mahal. Terlalu sia-sia jika yang muncul hanya gerombolan. Kepemimpinan harus ditegakkan di segala lini dengan memulihkan otoritas berbasis meritokrasi,” tulis Yudi Latif di Republika.

Sederhananya, jangan sampai kita membersihkan lantai dengan sapu kotor! ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *