SERIUS: Raut muka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam H Jefridin tampak lelah. Namun, dia masih bersedia menerima aspirasi warga yang mencegatnya usai memimpin Musrenbang Kelurahan Sagulungkota, Kecamatan Sagulung, di fasum Perumahan Mantang, Jumat (2/2/2024) malam.
SAGULUNGKOTA, KataBatam- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam H Jefridin, kembali memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kali ini Sagulungkota, Kecamatan Sagulung, di fasum Perumahan Mantang, Jumat (2/2/2024) malam.
Dalam kesempatan ini dibahas 10 prioritas usulan non Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) Tahun 2025.
“SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tujuan usulan ini ada dua yaitu, berada di Dinas Pendidikan sebanyak empat usulan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebanyak enam usulan,” jelas Jefridin.
Dinas Pendidikan menerima usulan pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) SD Negeri 001 Sagulung dan lima RKB SMP Negeri 09 Batam, revitalisasi enam ruang kelas di SMP Negeri 61 Batam, dan rehabilitasi rumah dinas guru SD Negeri 006.
Untuk Dinas Bina Marga ada tiga usulan pembangunan saluran drainase primer-skunder, dua pembangunan drainase dan satu usulan peningkatan jalan.
“Pak Camat (Camat Sagulung Muhammad Hafiz Rozie) dan Pak Lurah (Lurah Sagulungkota) mohon ini untuk dapat dikawal yang paling prioritas hingga tingkat kota nanti, karena untuk merealisasikan semua anggaran kita tidak cukup,” terangnya.
Jefridin mengungkapkan, rencana pembangunan Kelurahan ini penting dimusyawarahkan, tidak lain karena anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.
Sehingga penting untuk membahas usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang.
“Bapak Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), berkomitmen pada tahun 2025 mendatang Pemerintah Kota Batam khusus menganggarkan untuk PSPK sebesar Rp3,5 miliar per Kelurahan se Kota Batam,” jelasnya.
Lanjut Jefridin berharap melalui kegiatan ini seluruh usulan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah. (ski)
