DI KONGRES Ke-VI PAN, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024 lalu, Presiden terpilih (saat itu belum dilantik, red) Prabowo Subianto menjamin tak ada intervensi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 ini.
“Pilkada kita serahkan kepada junior-junior itulah. Siapa pun yang dipilih, enggak ada masalah. Silakan, gak ada intervensi. Saya jamin gak ada (cawe-cawe) itu, ” kata Prabowo.
Jaminan ini tentu baik bagi demokrasi kita ke depan. Khususnya di derah. Sehingga Machiavelli-an, tidak meraja; seolah politik jadi alat yang sangkil mangkus untuk membasmi saingan dan menyabet hegemoni.
Akibatnya, semua aspek lain disubordinasikan sebagai sarana. Tujuan wajib menghalalkan segala cara. Termasuk dugaan main ancam kepada Aparatur Sipil Negara jika tak memilih calon tertentu, sebagaimana terjadi di luar negeri.
Prinsip Machiavelli tersebut tentu tak cocok di negeri Pancasila. Di sini politik dan moral selalu bertaut. Demokrasi dan kehormatan akan selalu menagih kejujuran.
Lagi pula rakyat tidak bodoh. Mungkin mereka tampak diam saat ditekan, tapi justru itulah bahayanya. Sebab akan menguat menjadi silent majority yang akan berdampak pada hasil di bilik suara nanti.
Untuk itu, politikus ditantang berani bersikap jujur, apa pun konsekuensinya. Jadilah pemimpin terhormat yang menang bermartabat. Sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto;
“Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana beda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan,” ujarnya.
Bagaimana menurut Anda? (ski)
