15 Juli 2024

Kabar Baik dari Batam

Jefridin Fasilitasi BPKP Koordinasi dengan Pemko Batam guna Genjot Pendapatan Daerah

ENGKU PUTRI, KataBatam-  Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melakukan asistensi dengan perangkat daerah penghasil di Pemerintah Kota (Pemko) Batam, guna meningkatkan pendapatan daerah.

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sekda, gedung Pemko Batam, Batamcenter, Rabu (29/5/2024) tersebut, difasilitasi Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin.

Hal ini sebagai komitmen Pemko Batam, dalam mendukung Program Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MRPN) Khusus Pendapatan Daerah dari BPKP Kepri.

Dalam pertemuan tersebut, Jefridin didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Azmansyah dan perwakilan Perangkat Daerah lainnya.

“Terima kasih kepada tim BPKP yang sudah menyelenggarakan asistensi penerapan MRPN Penerimaan Pendapatan Daerah ini. Mudah-mudahan membawa hasil yang baik, sehingga pendapatan Kota Batam bisa meningkat,” ucapnya kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi.

Harapannya melalui asistensi yanga akan dilakukan nantinya antara BPKP dengan pendapatan daerah dapat meningkatkan sisi pendapatan, khususnya pajak dan retribusi daerah.

Mengingat, Pemerintah Pusat akan memberlakukan ketentuan belanja pegawai komposisinya 30 persen dari APBD. Oleh karena itu pendapatan asli baik pajak maupun retribusi harus optimalisasi.

“Semoga dari inventarisasi yang dilakukan nanti diketahui apa yang menjadi kendala optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sehingga targat pendapatan asli daerah dapat tercapai,” tuturnya.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi mengatakan pertemuan siang itu guna entry meeting manajemen risiko dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, BPKP berkoordinasi dengan Pemko Batam untuk menginventaris risiko dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini sesuai dengan penerapan MRPN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

“Kami perlu tahu apa saja hambatan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan dapat meningkatkan pendapatan Pemko Batam,” tuturnya. (ski)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.