BATUAMPAR, KataBatam- Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kepulauan Riau, di Grand Ballroom Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Batuampar, Jumat (19/5/2023).
Dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memberikan arahan secara langsung terkait penggunaan APBD 2023 di setiap masing-masing daerah yang ada di Provinsi Kepri.
Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR) mengatakan, apa yang menjadi arahan pemerintah pusat pasti akan dilaksanakan. Beberapa, bahkan memang sudah dijalankan Pemko Batam selama ini.
Adapun enam langkah konkret yang sudah dilaksanakan yaitu mencakup pemantauan harga, operasi pasar, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sidak ke pasar, menjaga pasokan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil, perencanaan gerakan menanam, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga di Kota Batam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melalui implementasi langkah-langkah ini, kita bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan harga-harga tetap terjangkau bagi masyarakat Batam, sambil juga berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam,” ujar Kepala Badan Pengusahaan Batam ini.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah terus didorong untuk mengelola APBD dengan baik. Sehingga dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhna ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tito juga meminta kepada setiap Kepala Daerah untuk terus menekan atau mengendalikan inflasi daerah. Salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerjasama antar daerah.
“Melalui pemenuhan komoditas daeri daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas. Serta menjalin koordinasi untuk hambatan atau kendala transportasi,” kata Tito.
Kepala Daerah diharapkan juga turun langsung memantau harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Sehingga jika ada masalah dapat segera diselesaikan dengan baik.
“Inflasi harus dijaga betul, masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan. Terutama juga barang dan jasa yang terjangkau,” jelasnya. (ski)
