ENGKU PUTRI, KataBatam- Melalui raker tersebut masing-masing Kepala Daerah memaparkan tentang dana transfer yang diterima, penyelenggaraan BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian di wilayahnya masing-masing.
Wali Kota Batam H Amsakar Achmad, didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, mengikuti rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama menteri dalam negeri (mendagri), para gubernur, dan bupati/wali kota seluruh Indonesia secara virtual, Rabu (30/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda ini, digelar di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan turut dihadiri Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk.
Turut mendampingi Wali Kota Batam, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, Kepala Badan Perencanaan Penelitian & Pembangunan Daerah (Bapelitbang) Kota Batam Dalina Nopilawati, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Asnah.
“Rapat dengar pendapat dan rapat kerja ini membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer dari pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian,” terang Sekda.
Lebih lanjut Jefridin mengatakan, melalui RDP dan Raker ini diharapkan ada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah, serta dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.
Melalui raker tersebut masing-masing Kepala Daerah memaparkan tentang dana transfer yang diterima, penyelenggaraan BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian di wilayahnya masing-masing.
“Tentunya daerah berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Atas Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Komisi II DPR RI dan Mendagri yang telah menyelenggaraan RDP dan raker ini,” tuturnya. (ski)
> Credits: Devina/iwan
Amsakar Raker Bersama Mendagri & Kepala Daerah Bahas Pemerintahan & Kepegawaian
