โ๐ผ๐๐ก๐ ๐ฆ๐๐๐ ๐๐๐๐โ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐โ ๐ค๐๐๐๐ฆ๐โ ๐๐๐ ๐ฆ๐๐๐๐๐๐ก ๐๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐ก ๐๐๐ข๐๐๐. ๐ท๐๐, ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ก ๐๐๐๐๐ก๐๐๐๐ ๐ ๐๐ก๐๐ ๐ก๐๐๐๐๐ก ๐๐ก๐๐ข ๐๐๐๐ข๐๐๐๐๐ ๐ฆ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐โฆโ
WAKIL WALI KOTA BATAM H Amsakar Achmad, menilai rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar secara virtual, Rabu (1/9/2021) merupakan forum yang sangat berharga.
Rakor GTRA ini dihadiri secara virtual Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil serta kementerian teknis lainnya.
Sementara rapat lebih lanjut secara teknis tingkat Kepri dipimpim oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.
โInti yang dibahas bagaimana kompleksitas, terutama wilayah masyarakat pesisir dapat diurai. Dan, mereka mendapat legitimasi atas tempat atau pemukiman yang mereka miliki selama ini,โ ucap Amsakar.
Amsakar menyebutkan, dalam arahan Menteri Sofyan maupun KSP Moeldoko, negara seyogyanya memberikan solusi atas persoalan masyarakat. Ini penting, terlebih kata Amsakar, karena wilayah Batam terdiri dari gugus pulau.
โKhusus pemukiman ranah penyelesaian cukup BPN. Kalau untuk usaha, perlu pembahasan lintas sektor,โ katanya.
Amsakar berharap, perlu ada langkah nyata untuk menyelesaikan legalitas lahan masyarakat pesisir dan pulau.
Dari lima agenda kerja GTRA, salah satunya bagaimana menyelesaikan legalitas lahan, di antara lain sebagai pilot project Belakangpadang.
โSeiring kegiatan ini, diharapkan ke depan sengketa lahan akan terurai dan masyarakat mendapat haknya sebagaimana mestinya,โ imbuhnya.
๐๐ฎ๐บ๐ฝ๐๐ป๐ด ๐ง๐๐ฎ & ๐๐๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฏ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐๐๐ฎ๐ป ๐ท๐๐ด๐ฎ ๐ท๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ต๐ฎ๐๐ถ๐ฎ๐ป
Kepala Kantor BPN Batam, Makmur Siboro mengungkapkan, legalitas lahan di pulau-pulau merupakan salah satu isu dalam program GTRA tingkat Batam yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan saran pendukung.
Selain itu, isu masyarakat pesisir dan kampung tua serta isu juga perbatasan kawasan hutan menjadi perhatian.
โIni merupakan isu besar yang akan kerjakan beberapa tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan dukungan semua pihak,โ ucap Makmur.
Ia mengungkapkan, Batam terdiri dari 371 pulau, dari jumlah ini 308 pulau merupakan pulau yang dihuni. Penyelesaian legalitas akan dilakukan secar bertahap.
โNanti kita akan berikan legalitasnya, kita akan dorong bersama Pemko dan BP Batam. Kita mulai pengukuran. Intinya setiap jengkal tanah di Batam ini mesti ada legalitasnya,โ pungkas Makmur. ***
Sumber: ๐๐๐๐ข๐ ๐๐๐ง๐ญ๐๐ซ ๐๐๐ญ๐๐ฆ
