WALI KOTA BATAM H Muhammad Rudi (HMR), menjawab pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Batam 2021-2026, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Batam secara virtual, Senin (2/8/2021).
HMR menyampaikan, beberapa pandangan umum Fraksi seperti dari PDIP, HMR menjawab bahwa perihal kemiskinan, bahwa rasio dan pemerataan infrastruktur wilayah sudah menjadi prioritasnya bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Hal itu dapat dilihat dalam misi 1, 3 dan 4. Untuk gini rasio dalam misi 1 telah di dituangkan melalui 4 sasaran dan 6 strategi. Sedangkan untuk angka kemiskinan telah dituangkan dalam misi 3, melalui 3 sasaran dan 5 strategi, serta untuk pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata telah dituangkan dalam misi 4 melalui 3 sasaran dan 3 strategi.
“Hal ini sekaligus menanggapi pemandangan umum dari fraksi partai Golkar dan fraksi PKB,” ujarnya.
𝗦𝘁𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶
Perihal strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk sektor perdagangan, pariwisata dan realisasi investasi dalam peningkatan ekonomi Kota Batam, adalah memberi kemudahan perizinan, penguatan UMKM dan industri, dan relaksasi pajak daerah serta insentif kepada UMKM terdampak Covid-19.
“Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, kami sangat sependapat, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Batam, komitmen pengembangan sumber daya manusia itu sudah kami tuangkan dalam misi 3, melalui 8 sasaran dan 17 strategi. Ini sekaligus menjawab pemandangan umum dari fraksi Gerindra,” terang HMR.
Selanjutnya, untuk target capaian yang dibuat dalam RPJMD Kota Batam, sudah dilakukan analisa dengan melibatkan stakeholder terkait, antara lain Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, BPS Kota Batam, Bank Indonesia, dan BP Batam, serta perwakilan dunia usaha.
𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗧𝗲𝗸𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗛𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱
“Berkaitan dengan aksesibilitas teknologi informasi di wilayah hinterland, Pemko Batam terus meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak swasta untuk mengatasi permasalahan di wilayah tersebut. hal ini sekaligus menanggapi pemandangan umum fraksi PKB,” katanya.
Selain itu, menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Nasdem, HMR menjelaskan, dalam hal penetapan jadwal Ranperda tentu pihaknya berharap mengikuti mekanisme peraturan yang berlaku, oleh karena itu pihaknya memohon dukungan DPRD Kota Batam.
“Terhadap masukan yang disampaikan dalam hal harus diakomodirnya permasalahan, peluang maupun tantangan untuk 5 tahun ke depan, sudah menjadi perhatian kami dan sudah dituangkan dalam dokumen Ranperda RPJMD Kota Batam. Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum dari fraksi Hanura,” katanya.
𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗝𝗲𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺-𝗕𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻
Kemudian, menjawab pandangan fraksi Partai Golkar, Rudi menyampaikan, mengenai pembangunan jembatan Batam-Bintan, saat ini sedang dilakukan revisi desain oleh Pemerintah Pusat. Di mana, dalam pembangunan jembatan tersebut direncakan dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Di wilayah Kota Batam, dukungan yang sudah diberikan dalam rangka menyukseskan jembatan Batam-Bintan adalah sudah ditetapkan trase jalan dan jembatan dalam Perda nomor 3 tahun 2021 tentang RTRW Kota Batam tahun 2021-2041.
“Untuk infrastruktur dasar di bidang kesehatan, khususnya di daerah hinterland, sudah dilakukan selama ini dan tetap akan menjadi prioritas dalam RPJMD 2021-2026, baik di mainland maupun hinterland. Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum dari fraksi Gerindra,” katanya.
Perihal pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan, pada prinsipnya HMR sependapat dan ini sudah tertuang dalam misi 1,2,3 dan 4 RPJMD Kota Batam.
Terhadap pemandangan yang berkaitan dengan SDM yang berdaya saing, peningkatan digitalisasi di sektor pelayanan publik dan pemerintahan pada prinsipnya hal ini telah sejalan dengan misi 3 dan 5 RPJMD Kota Batam. Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum dari fraksi PKB,” katanya.
𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻, 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮𝗻
Selanjutnya, menjawab Fraksi Gerindra, strategi dalam mengatasi permasalahan pendidikan, kesehatan dan perekonomian sudah tertuang dalam misi 1 dan misi 3 RPJMD Kota Batam.
Sedangkan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan BPJS sudah dilakukan Pemko Batam melalui kerja sama dengan para stakeholder.
Untuk fraksi PKS, HMR menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai atas apresiasi yang diberikan oleh fraksi PKS yang menjadi motivasi pihaknya dalam menyusun dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017.
Terkait isu strategis yang menjadi perhatian fraksi PKS, telah diakomodir dalam Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026.
Sedangkan terkait metode business as usual, tidak dijadikan sebagai pendekatan dalam pembangunan lima tahun ke depan, karena metode ini adalah metode sebagaimana biasanya, tidak extra ordinary.
“Maka untuk lima tahun ke depan, kita sudah harus menggunakan pendekatan metode build back better (membangun lebih baik),” jelasnya.
Kemudian, terkait dengan reformasi birokrasi sudah menjadi indikator tujuan RPJMD dalam misi 5. Saat ini Pemko Batam sudah mencapai kategori cc.
Dalam RPJMD tahun 2021-2026, target indeks reformasi birokrasi pada akhir tahun RPJMD adalah kategori a.
𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵, 𝗞𝗮𝗺𝗽𝘂𝗻𝗴 𝗧𝘂𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗟𝗶𝗮𝗿
Selanjutnya, upaya dan langkah dalam penanganan pandemi Covid-19 telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Pusat, antara lain yaitu penanganan kasus Covid-19, jaring pengamanan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Untuk proses legitimasi kampung tua merupakan salah satu prioritas Pemko Batam yang sudah menjadi perhatian dan diakomodir dalam program penatagunaan tanah.
“Terkait permasalahan rumah liar, solusi yang dilakukan oleh Pemko Batam yaitu menyediakan rumah susun layak huni. Hal ini sudah diakomodir dalam misi 2 RPJMD Kota Batam,” katanya.
𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗧𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹
Menjawab pandangan lain, masih Fraksi PKS, terkait penggunaan dana retribusi IMTA, HMR menjelaskan, hal itu digunakan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan sertifikasi tenaga kerja, melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta program penempatan tenaga kerja. Hal itu juga disampaikan HMR menanggapi pemandangan umum fraksi PKB.
Dalam hal penanganan banjir, sudah menjadi prioritas dalam misi 2 RPJMD Kota Batam melalui 5 program.
Seterusnya, menjawab pandangan Fraksi PAN, HMR mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat sependapat terhadap relevansi prioritas di IPD harus paralel dengan prioritas di RPJMD, karena hal ini telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017.
Terkait analisis keuangan daerah dalam Ranperda RPJMD, sudah dilakukan sesuai dengan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017.
“Dalam penyusunan RPJMD, kami sangat sependapat dengan pandangan yang disampaikan, di mana dalam penyusunan RPJMD harus menggunakan data yang valid dan melihat tren 5 tahun terakhir sehingga dapat diketahui permasalahan pembangunan dengan tepat,” katanya.
𝗣𝗲𝗺𝘂𝗹𝗶𝗵𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗱𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻
Dalam kesempatan itu pula, HMR menyampaikan terkait pemulihan ekonomi, hal ini sudah menjadi perhatian dari Pemko Batam dan sudah dituangkan dalam misi 1 RPJMD.
Kemudian dalam hal ketersediaan pangan, pihaknya menyadari bahwa pasokan dari dalam Kota Batam tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kota Batam.
“Untuk itu, kami sangat mendukung saran yang disampaikan dalam pemandangan yaitu meningkatkan pembinaan dan mendidik petani lokal. Di samping itu, telah dialokasikan peruntukan ruang untuk kegiatan pertanian dalam RTRW Kota Batam tahun 2021-2041,” jelasnya.
Masih menjawab pandangan fraksi PAN, tentang keselarasan program dengan program Pemerintah Provinsi, pada dasarnya telah diselaraskan melalui forum fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Forum fasilitasi ini telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 dan telah diterbitkan surat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 juni 2021 perihal Hasil Fasilitasi Ranwal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.
Kemudian, untuk fraksi partai Hanura, HMR menanggapi agar Ranperda RPJMD disusun berdasarkan pertimbangan komprehensif atas berbagai kondisi yang dihadapi Kota Batam saat ini dan yang akan datang, hal ini sudah dilakukan.
“Dalam menyusun RPJMD, kami sudah mempertimbangkan saran masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura yang berkaitan dengan keadaan luar biasa, darurat, konflik dan bencana alam. Di samping itu, dalam penyusunan tujuan dan sasaran juga telah memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Kota Batam,” katanya.
𝗣𝗲𝗿𝗵𝗮𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗞𝗲𝗺𝗶𝘀𝗸𝗶𝗻𝗮𝗻
Untuk Fraksi PKB, Rudi menanggapi pemandangan umum yang disampaikan sebelumnya. Pada dasarnya, kata dia, dalam penyusunan RPJMD, telah memperhatikan tingginya angka kemiskinan dan permasalahan kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Terkait pendidikan yang fokus pada kualitas dan berkeadilan telah ditetapkan melalui program prioritas peningkatan kualitas sdm yang unggul dan bermartabat.
“Kami juga sangat mendukung pemberdayaan pendidikan bagi sekolah swasta dengan memberi ruang yang seluas-luasnya, agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan dalam menjawab permasalahan peningkatan daya tampung sekolah, sarana prasarana pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik berbasis kompetensi dan sertifikasi,” katanya.
Terkahir, bagi fraksi partai Demokrat-PSI, HMR menanggapi sistem pendidikan yang berbasis informasi dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pendidik.
Pihaknya pada dasarnya sepakat dengan saran dan masukan yang disampaikan, dan hal ini telah diakomodir pada misi 3 dan misi 5 RPJMD Kota Batam.
“Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sudah menjadi perhatian dan dituangkan melalui misi 3 dan misi 5 RPJMD Kota Batam. Kemudian terkait pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program prioritas dalam yang dituangkan dalam misi 2 RPJMD Kota Batam,” katanya.
𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺
Kemudian, mengenai perencanaan konsep green city, kata HMR, juga sudah diakomodir dalam misi 2 RPJMD Kota Batam dan sasarannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau.
“Pada prinsipnya prioritas pembangunan sesuai dengan visi RPJMD Kota Batam yaitu Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera. Pemaknaan visi ini telah dituangkan dalam Bab 5 RPJMD Kota Batam,” jelasnya. ***
_______
Sumber: 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦
