ENGKUPUTRI, KataBatam – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), melakukan Pemantauan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Prof Dr Diah Natalisa, MBA, hadir langsung di Kantor Wali Kota Batam, Batamcenter, disambut Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), bersama Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, Kamis (20/7/2023).
“Selamat datang kepada Ibu Deputi, dengan kehadiran ini semoga dapat memberikan rekomendasi perbaikan seputar kepuasan pelayanan. Kalau masyarakat puas berarti saya berhasil, tetapi jika tidak, maka akan terus dilakukan pembenahan,” jelasnya.
HMR berharap, kegiatan ini dapat memberikan perubahan serta kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Batam, sebagai salah satu sarana perbaikan dalam mecari solusi setiap masalah yang dihadapi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.
“Maka kita harap masukan dan usulan dari Ibu Deputi, agar menjadi perhatian penting, dan sesuai waktu penyelesaiannya. Sehingga dapat diperbaiki oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” harapnya.
Oleh karenanya, HMR mengintruksikan semua unit layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam, menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan SKM dan FKP secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Terima kasih atas bantuan KemenPAN-RB terkait pelayanan. Sampai hari ini sangat signifikan, ditambah dengan gabungan dua pelayanan dari Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam,” ujar HMR yang juga Kepala BP Batam ini.
Jika pelayanan bagus dan cepat, lanjut HMR, maka Kota Batam akan betul- betul menjadi Kota Baru yang kita cita- citakan.
𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤,
Sementara itu, Deputi KemenPAN-RB Diah Natalisa, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Wali Kota Batam HMR.
Menurutnya SKM merupakan sarana evaluasi, di mana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan secara langsung maupun tidak, yang membutuhkan pelayanan publik yang efektif dalam penerapannya.
“Negara harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dan mengimplementasikan program kebijakan secara kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Prinsip partisipasi ini menjadi sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif,” katanya.
Ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada Pemko Batam atas FKP dan SKM tahun 2022 lalu, yang tepat waktu sesuai dengan permintaan dari KemenPAN-RB.
Tentu ini akan membuat paritisipasi masyarakat semakin terbuka. Juga menjadikan rencana tindak lanjut, atau rencana aksi yang komprehensif.
“Kami tidak bekerja sendiri. Kami sangat terbuka dan datang kemari juga meminta masukan, karena ingin tahu bagaimana persis yang ada di Batam,” jelasnya. (ski)
