ENGKUPUTRI, KataBatam- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam H Jefridin, mewakili Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), menghadiri zoom meeting diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (24/2/2023).
Tema yang dibahas tentang praktik terbaik (best practices) dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi dalam reformasi birokrasi Tematik.
“Praktik terbaik” di sini dapat diartikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan prosedur yang dapat diulangi dan telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.
Zoom meeting Pemerintah Kota tersebut juga dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam Firmansyah, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam.
Di sana dibahas arahan Presiden Joko Widodo, bahwa reformasi birokrasi akan difokuskan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah.
Terdapat empat fokus, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan dan prioritas aktual Presiden, berupa belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“Tentu apa yang menjadi arahan pemerintah pusat sudah kita laksanakan bahkan ditindaklanjuti,” kata Jefridin,
Misal terkait dengan pengendalian inflasi; selama ini Pemko Batam terus berupaya untuk menekan angka inflasi. Meskipun bukan daerah penghasil pangan, tapi sejauh ini inflasi dapat terkendali dengan baik.
Apalagi di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk dapat menekan angka inflasi Kota Batam.
Jefridin bersyukur langkah-langkah tersebut cukup berhasil. “Alhamdulillah seperti di bulan Januari lalu, inflasi kita Kota Batam terendah di Sumatera,” katanya.
Adapun beberapa langkah yang selama ini dilakukan pihaknya adalah, menggelar pasar murah yang bekerjasama dengan para distributor bahan-bahan pokok yang ada di Kota Batam.
Kemudian, Pemko Batam juga menganggarkan Bantuan Tunai Langsung (BLT), melalui anggaran APBD Kota Batam. BLT ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Upaya lainnya adalah memperkuat kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Sehingga suplai kebutuhan pokok dapat terpenuhi,” katanya. (ski)
