SEJAK 2016, pembangunan infrastruktur di Kota Batam merupakan prioritas utama pemerintahan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), dan Amsakar Achmad. Jalan-jalan raya dilebarkan, kawasan pemukiman ditata, sarana-sarana publik dibangun.
Pembangunan jalan raya termasuk yang paling mencolok dan bisa langsung dinikmati warga Batam atau mereka yang berkunjung ke Batam. Jalan raya Batam merupakan yang terlebar di Provinsi Kepri.
Sejumlah ruas jalan di Batam memiliki 4-5 lajur, yang membuat para pengguna jalan nyaman berkendara atau melintas.
Namun, mungkin tak banyak yang tahu bahwa jalan-jalan di Batam itu terbagi kewenangan pengelolaannya.
Ada jalan negara yang kewenangannya di bawah pemerintah pusat, ada jalan provinsi yang pengelolaannya di bawah Pemprov Kepri, dan ada juga jalan kabupaten/kota yang pengelolaannya di bawah Pemko Batam dan saat ini gencar dibangun HMR.
Di luar 3 kluster jalan itu, ada juga jalan lingkungan yang dalam beberapa tahun terakhir dibangun Pemko Batam melibatkan warga di perumahan-perumahan.
Jalan di sepanjang Simpang Frengki sampai Seipanas misalnya. Jalan yang pembangunannya belum selesai itu, banyak dikeluhkan karena banyak berlubang dan tak kunjung selesai. Jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang kewenangannya di bawah Pemprov Kepri.
Sebenarnya Pemko Batam terus meminta Pemprov Kepri segera menyelesaikan pembangunan jalan tersebut agar warga Batam nyaman melintas di jalan tersebut.
Terlepas siapa yang memiliki kewenangan, Pemko Batam konsisten memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam pengalokasian hampir 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (APBD). ***
