BATUAJI, KataBatam- Sejak program Pemberdayaan Masyarakat-Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK), berubah menjadi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK), pembangunan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR) kian gencar dan merata hingga pemukiman.
“Pembangunan fisik tak hanya di pusat kota ataupun jalan protokol, jalan akan dikembangkan di seluruh wilayah Kota Batam,” ujar HMR, saat memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Jumat (21/1/2023) malam.
“Jalan di Batuaji sekarang sedang berproses pengembangannya. Jika jalan se-Kota Batam bagus dan cantik, ekonomi kita akan bangkit bapak ibu,” terangnya.
Berbagai lompatan yang HMR lakukan, baik sebagai wali kota maupun Kepala Badan Pengusahaan Batam, bukan tanpa sebab, ia ingin menghidupkan ekonomi secara menyeluruh. Tersedianya infrastruktur yang mumpuni akan menstimulus aktivitas ekonomi.
“Kalau banyak orang masuk ke Batam, wisatawan maupun investor, mereka akan belanja, uang berputar. Kiita akan kebahagian melalui uang pajak, nah dari pajak inilah dikembalikan ke masyarakat bangun drainase, jalan dan lainnya,” papar Rudi.
Jika pendapatan daerah meningkat, lanjut Rudi, tentu saja akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dikerjakan. “Sederhananya kalau semua minta pembangunan, tapi uang tak ada, apa yang kita mau bikin,” ujarnya sembari mengedukasi masyarakat.
Pada kesempatan ini, HMR juga menggambarkan perihal rencana besar pembangunan Batam. Ini menjadi gambaran, bahwa pembangunan Batam kini dilakukan menyeluruh sesuai tahapan yang telah ditentukan.
“Bapak ibu, Bandara Internasional Hang Nadim sedang dikembangkan. Tak hanya itu, akses jalan dari Batuampar ke bandara juga dikembangkan masing-masing lima lajur kanan dan lima lajur kiri,” ungkapnya.
Selain bandara dan akses jalan, Pelabuhan Batuampar juga ditingkatkan. Tak hanya itu juga ada rencana KEK Kesehatan di Sekupang. “Mari bersatu padu bangun Batam,” ajaknya.
Pada Musrenbang 2023 ini, warga Kibing mengusulkan 30 program PSPK serta 10 program non PSPK yang akan dipertimbangkan dan dibahas untuk direalisasikan 2024 mendatang.
Warga begitu antusias menyampaikan keluhan, ide hingga persoalan di lingkungannya masing-masing. (ski)
