Ucap Arahan HMR, Jefridin Ingatkan Camat Jadi Garda Terdepan Respon Dampak Bencana

𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔. 𝑁𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛, 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑢 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑇𝑇 (𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑟𝑑𝑢𝑔𝑎) 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛…

ENGKUPUTRI, KataBatam- Seluruh pegawai di Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk aktif melaporkan kondisi di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Mengingat dalam beberapa hari terakhir Kota Batam diguyur hujan lebat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam H Jefridin, saat menyampaikan arahan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), saat apel gabungan awal bulan Maret 2023, yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam.

“Terutama kepada Bapak dan Ibu Camat, segera laporkan lokasi-lokasi di wilayahnya yang terkena dampak bencana alam,” kata Jefridin, Senin (6/3/2023).

Sebagaimana diketahui kata Jefridin, hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir membuat sejumlah lokasi terjadi banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Karena itu pihaknya meminta camat dan jajarannya untuk aktif memantau kondisi di lapangan.

Menurutnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam saat ini memang sudah melakukan beberapa langkah penanggulangan bencana yang terjadi. Namun, itu sifatnya hanya untuk sementara.

“Itu sebabnya laporan dari camat itu sangat penting. Nanti tim akan turun ke lapangan, dan kalau memungkinkan menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk perbaikan, maka akan kita laksanakan,” katanya.

Dijelaskan Jefridin, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), memberikan perhatian serius terkait hal tersebut. Sehingga diharapkan seluruh camat, lurah dan semua OPD juga turut memperhatikan setiap wilayah masing-masing.

“Jadi saya harap masalah bencana alam ini dapat menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jefridin juga menyampaikan sejumlah arahan lainnya di antaranya terkait aset atau pengamanan barang milik negara di setiap OPD. Baik secara fisik maupun administrasi menurutnya harus jelas.

“Kemudian setiap OPD diminta untuk melakukan efesiensi anggaran. Kegiatan yang tidak mendesak tunda dulu. Termasuk juga perjalanan dinas, harus selektif lagi,” jelasnya.(ski/mc)