Batam Akan Perkuat Pengendalian Arus Masuk Pendatang dari Batuampar & Sekupang

BATAMCENTER, KataBatam- Pemerintah Kota (Pemko) Batam, akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur, termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batuampar dan Sekupang.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, di Kantor BP Batam, Batamcenter, Jumat (24/4/2026) malam.

Apakah pelaksanaannya seperti Peraturan Daerah Kependudukan (Perdaduk) yang di awal tahun 2000-an lalu sempat berlaku di Batam? Masih belum pasti.

Yang jelas, tujuan kali ini guna memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Batam.

𝗝𝘂𝗺𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗞𝗧𝗣 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺
𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿-𝗞𝗧𝗣 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa komposisi tenaga kerja di Batam saat ini menunjukkan dinamika yang perlu dikelola secara cermat.

“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.

Menurutnya, penataan data juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja.

Ia mencontohkan, kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.

Ia pun mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal, sehingga kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran.

“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya. (ski)
____
Source: Humas Diskominfo Batam / Rizka)