TPID Kota Batam Raih Penghargaan Kinerja Terbaik di Sumatera, Begini Langkah Jefridin

JAKARTA, KataBatam- Kota Batam menerima penghargaan sebagai nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera dari Menteri Bidang Perekonomian RI berdasarkan keputusa Nomor 222 Tahun 2024.

“Alhamdulillah wa syukurillah,” ucap Sekretaris Daerah Kota Batam yang juga Ketua TPID Kota Batam H Jefridin, melalui sambungan telepon sore ini, Jumat (14/6/2024)

Penghargaan yang diputuskan di Jakarta, 30 Mei 2024 tersebut, bertanda tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Airlangga Hartarto.

Jefridin pun menjelaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari arahan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR) dalam menurunkan angka inflasi di Kota Batam.

Misalnya melalui intervensi harga lewat program opera pasar murah, sembako bersubsidi, pembagian beras gratis dan seterusnya.

“Semua ini adalah langkah strategis dari Pemerintah Kota Batam untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan,” jelasnya.

Menurutnya , Wali Kota Batam HMR berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan.

“Kami fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi, Kota Batam terus berupaya menjadi kota yang nyaman dan sejahtera,” tegas Jefridin.

Selanjutnya Jefridin juga berterima kasih kepada masyarakat Kota Batam atas dukungan dan berharap ke depannya TPID Kota Batam tetap bekerja dengan baik, dan terus berkolaborasi untuk menekan terjadinya inflasi sehingga ekonomi Batam terus tumbuh dengan baik, dan masyarakat sejahtera.

”Alhamdulillah. Semoga kita semua terus bekerja untuk menurunkan inflasi di bawah 4 persen,” ujarnya.

𝗘𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗵 𝗝𝗲𝗳𝗿𝗶𝗱𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗹𝗮𝘀𝗶
Sebelumnya Jefridin menjelaskan, bahwa ada empat hal yang dilakukan oleh TPID. Pertama memastikan jumlah pasokan ataupun ketersediaan pasokan bahan pokok. Hal ini diperlukan kerja sama dengan Bulog, BUMD, dan pelaku usaha.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga. Pihaknya juga memastikan, tidak ada yang mengambil keuntungan dengan menumpuk stok pasokan pangan.

Ketiga, memastikan kelancaran pendistribusian pasokan pangan antar daerah tidak terjadi kendala.

Keempat, melakukan komunikasi yang efektif seperti menyebar informasi yang tidak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat.

“Jika ada inflasi, pemerintah tentu berupaya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar dapat menekannya,” ungkapnya. (ski)