JAKARTA, KataBatam- Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, tampak akrab saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Kamis (25/5/2023).
Momen tersebut tertangkap di sela Jefridin yang mewakili Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.
Momen tersebut terjadi ketika Mahfud MD, yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, bersalam-salaman dengan para peserta usai membuka Rakordal yang juga ditaja oleh BNPP tersebut.
Hingga kemudian keduanya berpapasan. Mahfud tampak langsung mengenali Jefridin dan berbincang akrab. Meski tak berlangsung lama, momen tersebut cukup menarik perhatian para fotografer mengabadikannya.
“Saya atas nama Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, mengucapkan terima kasih kepada BNPP yang telah menyelenggarakan Rakordal ini. Kegiatan ini sangat penting terlebih Batam merupakan wilayah kepulauan dan memiliki pulau terluar,” tuturnya. Mahfud pun membalas dengan senyum.
𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 & 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻
Rakordal ini diisi dengan paparan para Menteri. Seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.
Mereka menyampaikan materi capaian Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tahun 2023.
Selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan pun menyampaikan materi capaian Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tahun 2023.
Tak ketinggalan Perwakilan Kementerian, Lembaga dan daerah juga diminta untuk menyampaikan masukan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan Rakordal ini digelar sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
Tujuannya, menjaga kedaulatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air termasuk di kawasan wilayah perbatasan.
Tujuan lainnya, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengelolaan batas wilayah negara tahun 2022, dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan batas wilayah dan kawasan perbatasan.
Serta, optimalisasi pelaksanaan program pembangunan batas wilayah dan kawasan wilayah perbatasan di tahun 2023.
𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.
Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong di perbatasan negara”.
“Kita harus menjaga batas wilayah sebagai simbol kedaulatan. Adanya pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota saja tapi juga di wilayah perbatasan agar ada keadilan,” ujar Tito selaku Kepala BNPP.
Ia menuturkan kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Dan harus dilakukan dengan bersinergi antar pemerintah.
“Tugas BNPP Menyelesaikan sengketa batas. Karena ada beberapa sengketa yang belum selesai. Melalui Rakordal ini, kita perkuat komitmen bersama dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” sebutnya.
Di tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan.
Yang diajukan untuk pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur. (ski)
