DI DUNIA politik, ada istilah culinary diplomacy. Diplomasi kuliner adalah cabang diplomasi yang mengkaji bagaimana makanan bisa digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan antara negara, kerja sama, juga alat untuk mencapai perdamaian.
Menurut Sam Chapple-Sokol, mantan chef pastry di Gedung Putih dan pendiri situs Culinary Diplomacy, ada tiga jenis diplomasi kuliner.
Pertama adalah Track I Culinary Diplomacy, yang ia sebut sebagai jamuan makan antarpemerintah.
Kedua adalah Gastrodiplomacy. Secara sederhana, ini melibatkan kerja pemerintah untuk publik luar negeri.
Kategori ketiga adalah Citizen Culinary Diplomacy. Dari namanya, ini jamuan makan-makan yang diadakan antara pemerintah dan warga negara.
Di Indonesia tradisi ini sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno hingga presiden saat ini Joko Widodo. Bahkan, Jokowi adalah tokoh politik yang menjalankan diplomasi kuliner dengan baik. Bahkan ia sudah menjalankannya sejak menjabat Wali Kota Solo.
Bagaimana di Batam?
Cara ini, khususnya Track I Culinary Diplomacy, sudah ramai dipraktikkan oleh beberapa pimpinan daerah di Batam. Contoh paling baru, pada pagi ini, Kamis (31/10/2019) Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad (HAM) menggelar pertemuan serupa.
Bertempat di Morning Bakery, KBC, Batam Center, sekitar pukul 09.00 WIB, HAM menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam.
Ikut bersama HAM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yusfa Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Aspawi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Suhar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herman Rozie, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Yumasnur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Wan Darussalam, serta beberapa kepala bagian terkait di Pemko Batam.
Hingga berita ini diunggah, pertemuan sedang berlangsung. ***
