TIBANBARU, KataBatam- Pemerintah Kota Batam, terus melakukan program intervensi serentak pencegahan stunting (tengkes) di Kota Batam, khususnya kepada calon pengantin pasangan usia subur.
Kamis (20/6/2024), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam Yusfa Hendri, membuka Sosialisasi Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Gizi dan Kesehatan Calon Pengantin Pasangan Usia Subur Baru Tahun 2024, di Kantor BKKBN, Batamkota, Kamis (20/6/2024).
Dalam sambutannya, Yusfa yang mewakili Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), menjelaskan di luar kepala, data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM).
“Tahun 2021, angka kelahiran 56.700 jiwa. Dari sini 3.300 anak stunting atau 6 persen,” terangnya.
Angka ini, lanjut Yusfa, menurun di 2022. Di mana dari kelahiran 57.400 jiwa, yang stunting ada 1.400 atau lebih 3 persen.
Namun di 2023, dari angka kelahiran 59.700 jiwa, jumlah anak stunting hanya 1.022, atau sekitar 1,71 persen.
“Artinya kinerja penahanan stunting kita sangat baik. Sebab prevelensinya menurun. Makanya harus kita pertahankan,” ujarnya.
Yusfa melanjutkan, stunting bukan hanya menangani anak sejak 1.000 hari pertama kelahiran, tapi sejak mulai calon pengantin. Misal sudah siap hamil. Usia cukup dan sebagainya.
“Semua ini dilakukan untuk mengurangi risiko stunting. Maka kalau sudah siap hamil, diberikan pemahaman bagaimana merawat kelahiran. Ini penting agar calon ibu melahirkan generasi Indonesia yang sehat cerdas, dan maju,” ujarnya.
Selasa diketahui, kegiatan ini merupakan Program Intervensi Serentak pencegahan Stunting di Kota Batam, yang dimulai pada minggu ke 2-3 bulan Juni tahun 2024, di masing-masing posyandu.
Tujuan utamanya, untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran, melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi, serta meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu.
Intervensi serentak pencegahan stunting ini dipimpin oleh beberapa sektor utama di Kota Batam, yaitu:
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kesehatan.
Yusfa berharap dengan koordinasi yang baik, penanganan stunting dapat berjalan efektif dan efisien. (ski)
