CEGAH KORUPSI: Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), foto bersama usai mengikuti rakor dan tindak lanjut pencegahan korupsi terintegrasi, di ruang rapat Hang Nadim, gedung Pemko Batam, Batamcenter, Rabu (15/5/2024). Pemko Batam harus bersih dari pejabat korup, apalagi sampai jadi tersangka.
ENGKU PUTRI, KataBatam- Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Batam, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus mengutamakan transparansi demi pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan HMR usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) dan tindak lanjut pencegahan korupsi terintegrasi, di ruang rapat Hang Nadim, gedung Pemko Batam, Batamcenter, Rabu (15/5/2024).
Dalam rakor yang diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam ini, dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas I.2 Pengampu Wilayah Kepri KPK RI Tahun 2024, Uding Juharudin.
Wali Kota menyambut baik penyelenggaraan rakor itu. Ia menyatakan, kehadiran peserta rakor membuktikan adanya komitmen yang nyata secara maksimal membangun pemerintah yang bebas korupsi.
“Korupsi adalah masalah terbesar semua negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahannya.
𝗛𝗠𝗥: 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 𝗥𝘂𝘀𝗮𝗸 𝗦𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮
Menurutnya, efek negatif korupsi sangat besar baik bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Seperti memperlambat perekonomian negara, akibat menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan.
“Kami menyadari betul bahwa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa. Membuat cita-cita luhur pendiri bangsa susah diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan,” ujarnya.
Maka dari itu, HMR mempunyai misi kepemimpinan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
“Kami berharap dengan pemerintah yang bersih, terbuka dan akuntabel dapat mempercepat visi misi. Yakni terwujudnya, Batam Bandar Dunia Madani yang Maju dan Sejahtera,” katanya.
Ia berharap dukungan dan pedoman tim KPK dalam membimbing pencegahan korupsi. Ia mengatakan, demi kesejahteraan rakyat, program pencegahan korupsi harus dikedepankan.
Program tidak hanya dilakukan oleh KPK, melainkan di seluruh pemerintah, termasuk Pemko Batam.
Dimulai dari mengindentifikasi celah kemungkinan terjadinya kecurangan, menetapkan rencana pengendalian yang tepat, efektif dan efesien untuk melakukan pemantauan yang memadai dan rencana yang ditetapkan.
Sebelumnya, Pemko Batam sempat meraih nilai terbaik dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini sebagai upaya percepatan layanan dan juga pencegahan korupsi.
“Batam terus menggesa penerapan SPBE demi mempercepat pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya korupsi,” katanya. (ski)
