IN2PIRASI PAGI: Penyesatan Opini Publik

BELUM LAMA ini beredar video politik dari tim salah satu calon kepala daerah. Di akhir video disebut, bahwa meski elektabilitas paslon yang didukungnya terus naik, tapi masih tertinggal 0,7 persen dari paslon lain. Untuk itu ia mengajak timnya bekerja keras.

Sepintas pesan semacam ini dirasa sebagai bentuk kejujuran, sebab mengakui keunggulan lawan. Apalagi disampaikan dengan public speaking yang baik.

Hingga kemudian beredar undangan untuk menyaksikan live streaming dari lembaga survei, tentang siapa pemenang pilkada di daerah tersebut.

Dari sini otak cerdas publik sudah mulai curiga. “Pasti hasilnya mereka yang menang. Sebab mana mungkin mengajak menyaksikan, kalau kalah?” Memang seperti yang diduga, dalam live streamingnya, lembaga survei itu memenangkan paslon tersebut.

Jelang pencoblosan, pola manipulasi opini publik di media sosial memang marak dilakukan. Cara yang dipakai paslon tersebut dikenal dengan logical fallacy jenis “anecdotal”. Halus, tapi mematikan. Karena yang diserang belief system dan psikologis lawan.

Orang yang mempraktikkan logical fallacy jenis ini, akan menggunakan pengalaman pribadi ataupun sampel dan survei tertentu secara subjektif, bahkan pseudo-science, untuk dijadikan sebagai argumen yang berkaitan dengan seluruh orang atau populasi.

Dalam periklanan hal ini biasa dipakai. Biasanya untuk mengenalkan produk baru (tak laku). Sebagai contoh, ada pemilik minuman brand X mengatakan kalau minumannya sudah laris di 30 negara, 15 negara di antaranya merupakan negara tersehat di dunia.

Setelah itu, ia mengklaim kalau minumannya itu bisa bikin sehat. Padahal, kan, itu hanya survei dari beberapa negara saja. Bisa saja yang disurvei adalah “orang sendiri”.

Namun jangan khawatir, logical fallacy jenis anecdotal semacam ini, bisa ditangkal dengan metode Socratic. Caranya, mempertanyakan asumsi yang ada, mencari alternatif perspektif, serta mengidentifikasi dan menghindari kesalahan logika.

Misal terkait video politik tim paslon tersebut, sebenarnya jika dipertanyakan, banyak potongan pesan yang janggal. Seperti cepatnya raihan elektabilitas yang dicapai, hanya karena baru mendengar program paslonnya.

Padahal berdasar riset ilmiah, elektabilitas itu diraih karena paslon memiliki value yang dirasakan langsung dalam waktu lama oleh masyarakat. Sehingga tak mudah untuk beralih secepat itu. Ibarat orang yang suka makan Indomie, tak akan gampang pindah ke merek lain. Kecuali pakai iming-iming atau ancaman.

Belum lagi kalau kita pertanyakan tentang lembaga survei yang dipakai, siapa yang bayar? Bagaimana kredibilitasnya?

Anomali kian menguat, karena ternyata pola yang sama juga dilakukan di pilkada Jakarta. Awalnya mengakui keunggulan lawan, lalu ditutup dengan hasil dari lembaga survei yang sama, bahwa paslon yang mereka dukung menang telak.

Padahal berdasar data dari empat lembaga survei kredibel lainnya, seperti Polmark, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI, paslon yang mereka dukung kalah jauh. Terakhir terungkap, ternyata lembaga survei “yang sama” tadi memuat data yang tak sesuai, sehingga Dewan Etik Persepi memberi sanksi.

Dari sini kita belajar bahwa mengenali pola manipulasi opini publik menjadi penting untuk meningkatkan kewaspadaan kita.

Khusus untuk masyarakat mari kita waspadai, dan lawan segala macam manipulasi opini publik yang memproduksi beragam disinformasi. Di berbagai negara, cara semacam ini telah terbukti mengancam kualitas demokrasi. Karena dapat jadi alat pembenaran kecurangan.

Socrates pernah mengingatkan, “Ketika kalah debat, fitnah akan menjadi alat bagi pecundang.”

Bagaimana menurut Anda? (ski)