JODOH, KataBatam- Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi (HMR), meluncurkan dan menyosialisasikan program keringanan dan pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini diluncurkan HMR seiring membuka Bulan Panutan PBB-P2 Kota Batam Tahun 2023, di Hotel Planet Holiday, Jodoh, Rabu (15/3/2023) pagi.
Sebagaimana Peraturan Wali Kota Batam (Perwako) Nomor 255 Tahun 2022, tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan PBB-P2, diberikan sejumlah diskon atau pengurangan.
Di antaranya:
1. Pengurangan 10 persen dari pokok ketetapan PBB-P2 kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I, pada bulan Januari sampai Maret 2023.
2. Keringanan 5 persen dari pokok ketetapan PBB-P2 kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II pada bulan April sampai Juni 2023.
3. Keringanan 50 persen untuk prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan.
4. Pengurangan 100 persen untuk sarana penunjang rumah ibadah.
5. Pengurangan 100 persen untuk wajib pajak PBB-P2 dengan NJOP kurang dari Rp30 juta.
Sosialisasi ini disampaikan HMR kepada sejumlah tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai elemen perwakilan masyarakat.
Hadir dalam acara ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Batam, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini, Dandim Letkol Inf Galih Bramantyo, Danpomal, perwakilan dari Kapolresta Barelang, Danlanud, Guskamla Koarmabar, dan Kepala Cabang Bank Riau Kepri di Batam.
Hadir juga aparatur pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam.
๐ฃ๐ฎ๐ท๐ฎ๐ธ ๐ฆ๐๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฃ๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด๐๐ป๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐๐ฎ๐บ
Sementara itu, dalam sambutannya HMR mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam ini. Menurutnya, pajak merupakan instrumen utama pemasukan daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan.
โBatam ini bisa dibangun karena bapak dan ibu membayar pajak. Keberhasilan pembangunan Batam ini tergantung pada bapak dan ibu,โ tegas HMR.
Bahkan Wali Kota HMR sangat apresiatif karena Batam masuk salah satu daerah terbaik dalam perolehan PBB-P2. Tentu, ini menjadi modal sangat penting dalam upaya membangun Batam menjadi kota baru yang maju dan madani.
Sektor-sektor pendapatan ini, sambung HMR, perlu dijaga agar pembangunan tetap berjalan. Selain PBB-P2, di Pemko ada pula sektor retribusi. Sementara di BP Batam ada pemasukan dari sektor uang wajib tahunan otorita (UWTO) atas pemanfaatan tanah.
โKita sedang berusaha sungguh-sungguh mensinergikan semua kekuatan untuk membangun Kota Batam ini. Bagaimana Batam ini kalau dalam Bahasa kampung sini bisa bedelau,โ ungkap suami Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina.
๐๐ฎ๐ป๐๐ ๐ฅ๐ถ๐ป๐ด๐ฎ๐ป๐ธ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฏ๐ฎ๐ป ๐ ๐ฎ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ธ๐ฎ๐
Sebelumnya Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah menjelaskan, bahwa program keringanan PBB-P2 ini juga menjadi stimulus bagi masyarakat.
Dengan pengurangan ini, akan membantu keuangan masyarakat sehingga dapat dialihkan pada kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi lainnya. Juga mendorong masyarakat untuk menyegerakan pembayaran pajaknya.
โKita bersyukur dengan kebijakan ekonomi Pak Wali Kota, terutama saat pandemi lalu, kemampuan membayar pajak masyarakat tetap tinggi. Dengan strategi ini pula, tiga bulan pertama tahun ini kami sudah berhasil mengumpulkan hampir Rp50 miliar. Jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,โ papar dia.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi wajib pajak yang taat pajak dari berbagai kalangan. Bahkan di ujung kegiatan, Wali Kota HMR dan Forkompimda yang hadir melakukan langsung pembayaran pajak melalui petugas Bank Riau Kepri yang hadir di tempat tersebut.(ski/mc)
